Jusuf Kalla Didorong Tangani Kasus TKI

Jambi-Post JAKARTA - Peran PMI (Palang merah Indonesia) harus diperluas peranannya. Tidak hanya mengurusi soal donor darah melainkan persoalan kemanusiaan lainnya seperti nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terkatung-katung di luar negeri.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama PMI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/2/2013)

Anggota Komisi IX DPR RI, Aditya Anugerah Moha, termasuk yang meminta  peran PMI diperluas tidak hanya menangani masalah donor darah.
"Bagaimana ada korelasi persoalan carut marut TKI, bersama  PMI yang sering sekali datang ke negara negara lain. Dibutuhkan agar bisa keluar dari problem TKI," ujar politisi dari Golkar ini.

Dia menilai, persoalan TKI bukan adminstrasi saja. Namun perlu didorong keteribatan PMI seperti melakukan advokasi terhadap TKI. "Advokasi yang ada tidak akan mampu. Karna banyaknnya persoalan," ujar dia.

Sehingga, lanjut dia, perlu langkah bersama yang dilakukan PMI yang sudah mempunyai jaringan internasional.
"Jaringan PMI kita dorong untuk mencari jalan keluar dari sisi kemanusiaan terhadap persoalan TKI," kata Anggota DPR RI dapil Sulut ini.

Senada dengan Aditya, Anggota Fraksi Demokrat Prof Diana juga meminta hal serupa. "Kita minta jabatan sebagai ketua PMI diperlaus lagi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, mengatakan untuk menangani permasalah TKI sudah dilakukan berkaitan kemanusiaan.  "PMI punya jaringan internasional sesama PMI. Kita berbicara dengan PMI timur tengah seperti, Yordan dan Saudi untuk membuat kemanusiaan," katanya.

Bahkan dirinya sudah berbicara dengan  pemerintah diantaranya Menakertrans dan BP2TKI.

"Kita sudah bicara dengan pemerintah seperti Kemenakertrasn dan  BP2TKI dan semua setuju. cuma Deplu belum mengeluarkan surat dukungannya," ujarnya.

Yang pasti, menurut JK, sebelum melakukan bantuan kemanusiaan , terlebih dahulu ada harus dibangun hubungan bilateral.
"Kita sudah membuat bilateral  dengan Kuwait. maka kita kirim orang satu untuk berkantor disana untuk menanganinya. Dan kita sangat netral," katanya  seraya menambahkan aturan PMI Dunia, harus ada kerja sama dengan PMI di negara setempat.(*)