Xavi Diragukan Tampil Melawan AC Milan

Jambi-Post – Barcelona harus kehilangan playmaker andalannya, Xavi Hernandez, selama 15 hari. Komposer permainan Barcelona inipun diragukan tampil melawan AC Milan pada leg pertama babak 16 besar Liga Champions, 20 Februari nanti.
Xavi mengalami cedera saat Barcelona memetik hasil imbang 1-1 di kandang Valencia, Senin (4/2/2013) dinihari. Playmaker berusia 33 tahun itu didiagnosa terkena cedera hamstring. Perkiraan waktu 15 hari, Xavi diharuskan menepi.
Barcelona dipastikan akan kehilangan Xavi saat menghadapi Getafe dan Granada di La Liga. "Setelah sejumlah hasil tes mengindikasikan adanya masalah hamstring di kaki kirinya, Xavi Hernandez harus diistirahatkan 15 hari ke depan dan akan melewatkan dua laga melawan Getafe dan Granada," bunyi pernyataan klub, Selasa (5/2/2103).
Kubu Catalan berharap-harap cemas karena tim medis belum bisa memastikan 100 persen bahwa Xavi akan fit saat melawan Rossoneri di Liga Champions. "Seandainya proses pemulihan berjalan seperti yang direncanakan, mungkin dia bisa kembali untuk bermain di Champions League melawan AC Milan, yang ditentukan tanggal 20 bulan ini," tuntas pernyataan resmi tersebut.

Bawa Kabur Rp 7,4 M, Calon Jamaah Haji Serbu Kantor Travel

Jambi-Post, JAKARTA - Belasan calon jamaah haji yang gagal berangkat ke tanah suci tahun 2012 ini, mendatangi kantor Travel PT Safaria Niaga Utama guna meminta pengembalian uang mereka, Jumat (23/11/2012).
Meli (48) salah satu calon jamaah haji yang sedianya akan berangkat bersama ibunya menuturkan, bahwa sebanyak 340 calon jamaah haji yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia gagal berangkat lantaran uang mereka dibawa lari.
"Uang sebanyak 7.4 Milliar ini menurut penjelasan Direktur katanya dibawa lari oleh teman rekanannya," kata Meli saat ditemui wartawan, di Kantor PT Safarina Niaga Utama, Jl. Matraman Raya Ruko Mitra Matraman Blok C No. 22, Jumat (23/11/2012).
Menurut Meli kecurigaan muncul, saat sang ibu gagal berangkat pada hari Rabu (17/10/2012). Dirinya juga telah melaporkan kejadian tersebut ke Polda Metro Jaya bersama jemaah lainnya.
"Kami sudah melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Ini penipuan yang sangat besar, pasalnya uang sejumlah Rp 7,4 Milliar dibawa lari, dari setiap jamaah rata-rata dikenakan uang dari Rp 44 juta sampai Rp 47 juta," tuturnya.
Ditempat yang sama Direktur PT Safarina, Ridwan Suhaidi mengungkapkan dirinya juga ditipu oleh rekanannya bernama Hj. Hasan Talip alias Drs. A. Hasan, yang tinggal di Jl. Gandaria Ujung No. 6, Jagakarsa, Jakarta Selatan. Ridwan berjanji akan mengembalikan uang para jemaah secepatnya.
"Saat ini kami memang belum bisa mengganti karena pihak kami belum ada dananya," lanjutnya.

PKS Minta Pemerintah Percepat Revisi UU Haji

Jambi-Post, JAKARTA - Anggota Komisi VIII DPR dari PKS, Ledia Hanifa Amanliah menilai, pada dasarnya penyelenggaraan haji dari tahun ke tahun terus mengalami perbaikan.
Begitu juga pada tahun ini, meskipun belum sesuai dengan harapan, tapi proses perbaikannya harus terus ditingkatkan.
Ledia Hanifa melihat, salah satu yang harus diperbaiki adalah dengan mempercepat pembahasan revisi UU nomor 13 tahun 2008 tentang Haji. Khususnya terkait pemondokan, transportasi, dan perbaikan sistem lembaga penyelenggara haji itu sendiri.
"Sehingga peningkatan kualitas pemondokan, transportasi, dan penyelenggaraan lainnya diharapkan lebih baik dengan perbaikan sistem dan perbaikan lembaga penyelenggaranya," ujar Ledia kepada Tribunnews.com, Jakarta, Kamis (8/11/2012).
Hal lainnya, menurut Ledia, yang juga harus diperhatikan adalah menyegerakan pembahasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji 2013. Hal ini penting bagi masyarakat untuk dapat mengetahui lebih dini.
Dia juga mendorong agar pemerintah melalui Kementerian Agama mengumumkan kepada publik nama-nama Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) atau dulu dikenal ONH Plus.
Tidak terkecuali, PIHK nakal dan ilegal pun harus diumumkan pemerintah. Hal ini guna memberikan pemahaman kepada masyakat agar tidak terkecoh tipu muslihat PIHK bodong.
Sehingga ke depannya tidak terjadi lagi adanya masyarakat yang gagal menunaikan ibadah haji.
"Bahkan harusnya sejak awal PIHK yang resmi dan terdaftar di Kemenag diumumkan," ujar politisi PKS ini.
Pengumuman mengenai PIHK yang resmi ini harusnya dilakukan sejak tiga tahun terakhir agar masyarakat tahu tiap PIHK memiliki berapa kuota yang masih tersedia.
"Saya menyarankan pengumumannya sejak 3 tahun terakhir berapa kuota mereka, berapa yang mereka berangkatkan plus jika ada catatan-catatan yang harus diketahui masyarakat," terannya mengusulkan.

Pertahun Butuh Daging di Kerinci 2.476 Ton

Laporan Wartawan Jambi-Post, Edi Januar

Jambi-Post, JAMBI - Stok daging di Kerinci belum mampu memenuhi kebutuhan daging masyarakat yang mencapai 2.476 ton per tahun. Hal tersebutlah, yang diduga menjadi pemicu mahalnya harga daging.

 Data yang didapat Tribun dari Dinas Peternakan dan Perikanan (Disnakan) Kerinci, stok daging sapi yang ada hanya 2.412 ton per tahun. Jumlah tersebut jelas tidak bisa memenuhi kebutuhan warga.

 "Dari jumlah tersebut, maka kita melihat kebutuhan daging sapi untuk Kerinci masih tidak terpenuhi. Namun pada 2013 kita masih melakukan pendataan lebih lanjut," ujar Sekretaris Disnakan Kerinci, Igort Riski.

 Guna memenuhi kebutuhan daging masyarakat, pihaknya melakukan pengembangan ternak dengan program kawin silang. Diharapkan hasilnya nanti mampu memenuhi kebutuhan daging masyarakat.

 "Kita saat ini masih melakukan pengembangan terhadap ternak khususnya ternak sapi, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan pasar. Pada 2013 ini kita masih melanjutkan kegiatan atau program di 2012 lalu. Satu diantaranya adalah melakukan kawin silang," katanya.

 Untuk informasi, Kerinci sebenarnya memiliki potensi yang besar sebagai tempat pengembangan ternak sapi. Hal tersebut didukung dengan tanahnya yang subur, sehingga tumbuhan sebagai pakan ternak bisa dikembangkan dengan mudah.

Rencana Madjid Muaz yang akan maju ke DPR RI menuai berbagai tanggapan

JAMBI-POST ,MUARA BUNGO, – Rencana Madjid Muaz yang akan maju ke DPR RI menuai berbagai tanggapan. Utamanya terkait status hukum Ketua DPW PKB Provinsi Jambi ini yang tengah menjadi tersangka.

Seperti sebelumnya diberitakan, Madjid mengatakan akan maju ke DPR RI. Namun keputusan tersebut beluh lah final. Ia masih akan menunggu jika tidak ada halangan lain. Utamanya terkait kasus hukumnya yang tengah berproses di pengadilan tipikor PN Jambi.

Namun terkait perkembangan terbaru kasus hukumnya, terutama terkait akhir dari persoalan ini, Madjid belum belum berhasil dikonfirmasi. Dihubungi ke nomor telepon selularnya, Selasa (5/2) sore, terdengar nada tidak aktif.

Menanggapi caleg atau bakal caleg yang tersandung hukum, PPP buka suara. Ketua DPW PPP Provinsi Jambi, Evi Suherman, mengatakan pihaknya sangat berhati-hati. Ia mengatakan pihaknya mengutamakan caleg yang bersih dari persoalan hukum.

“Kita (PPP) tidak bisa menerima caleg yang bermasalah hukum. Syarat jadi caleg harus bersih dari persoalan hukum,” ujar Evi Suherman yang dikonfirmasi per telepon, Selasa (5/2) sore.

Evi juga mengatakan, ‘bersih’ dari persoalan hukum sangat penting bagi PPP. Menurutnya persoalan hukum yang belum kelar akan membebani parpol dalam mencapai target perolehan kursi di pemilu legislatif 2014 mendatang.

Komentar senada disampaikan Ketua NasDem Provinsi Jambi, Agus S Roni. Agus mengatakan bersih dari persoalan hukum, etika, dan moralitas, adalah tiga faktor penting yang sangat diutamakan NasDem.

“Khusus untuk caleg DPR RI, akan dievaluasi oleh DPP (dewan pimpinan pusat, red). Harus benar-benar bersih atau tidak bermasalah secara hukum, moral, dan etika,” sebut Agus.

Namun Agus menolak berkomentar terkait apakah caleg yang terkait persoalan hukum akan membebani parpol. Agus mengatakan hal itu tidak bisa dipastikan begitu saja, karena sangat tergantung dari bagaimana publik memandang persoalan ini. Walau diakuinya, meski sedikit, tentu akan membawa dampak.

Terkait persoalan Madjid yang tersandung kasus korupsi pengadaan mobil pemadam kebarakan tahun 2004 lalu, Agus mengatakan harus disikapi dengan proporsional. Dikatakan Agus, hukum Indonesia sangat mengedepankan asas praduga tak bersalah.

“Asas praduga tak bersalah harus dihormati semua pihak. Sampai ada keputusan hukum yang bersifat tetap atau incrach,” ujar Agus. (*)

Jusuf Kalla Didorong Tangani Kasus TKI

Jambi-Post JAKARTA - Peran PMI (Palang merah Indonesia) harus diperluas peranannya. Tidak hanya mengurusi soal donor darah melainkan persoalan kemanusiaan lainnya seperti nasib tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terkatung-katung di luar negeri.

Hal itu mengemuka dalam rapat dengar pendapat Komisi IX DPR RI bersama PMI di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (6/2/2013)

Anggota Komisi IX DPR RI, Aditya Anugerah Moha, termasuk yang meminta  peran PMI diperluas tidak hanya menangani masalah donor darah.
"Bagaimana ada korelasi persoalan carut marut TKI, bersama  PMI yang sering sekali datang ke negara negara lain. Dibutuhkan agar bisa keluar dari problem TKI," ujar politisi dari Golkar ini.

Dia menilai, persoalan TKI bukan adminstrasi saja. Namun perlu didorong keteribatan PMI seperti melakukan advokasi terhadap TKI. "Advokasi yang ada tidak akan mampu. Karna banyaknnya persoalan," ujar dia.

Sehingga, lanjut dia, perlu langkah bersama yang dilakukan PMI yang sudah mempunyai jaringan internasional.
"Jaringan PMI kita dorong untuk mencari jalan keluar dari sisi kemanusiaan terhadap persoalan TKI," kata Anggota DPR RI dapil Sulut ini.

Senada dengan Aditya, Anggota Fraksi Demokrat Prof Diana juga meminta hal serupa. "Kita minta jabatan sebagai ketua PMI diperlaus lagi," ujarnya.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla, mengatakan untuk menangani permasalah TKI sudah dilakukan berkaitan kemanusiaan.  "PMI punya jaringan internasional sesama PMI. Kita berbicara dengan PMI timur tengah seperti, Yordan dan Saudi untuk membuat kemanusiaan," katanya.

Bahkan dirinya sudah berbicara dengan  pemerintah diantaranya Menakertrans dan BP2TKI.

"Kita sudah bicara dengan pemerintah seperti Kemenakertrasn dan  BP2TKI dan semua setuju. cuma Deplu belum mengeluarkan surat dukungannya," ujarnya.

Yang pasti, menurut JK, sebelum melakukan bantuan kemanusiaan , terlebih dahulu ada harus dibangun hubungan bilateral.
"Kita sudah membuat bilateral  dengan Kuwait. maka kita kirim orang satu untuk berkantor disana untuk menanganinya. Dan kita sangat netral," katanya  seraya menambahkan aturan PMI Dunia, harus ada kerja sama dengan PMI di negara setempat.(*)

Polda Dukung Upaya Jokowi Meremajakan Metromini

JAKARTA - Jajaran Polda Metro Jaya mendukung penuh upaya dan usulan Jokowi mengubah transportasi umum yang lebih layak sehingga penumpang nyaman, yakni dengan menambah atau meremajakan angkutan umum.

Wakapolda Metro Jaya, Brigjen Pol Sudjarno di sela-sela kunjungan Jokowi ke Polda Metro kemarin, mengaku mendukung penuh upaya Jokowi dalam peremajaan metromini tersebut bisa segera dilakukan.

"Metromini jangan sampai malah menambah, dua metro mini jadi satu itu lebih baik," ucap Sudjarno, Selasa (23/10/2012).

Lebih lanjut, hal yang sama juga diutarakan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Dwi Sigit Nurmantyas.

Menurut Sigit, apabila peremajaan metromini dilakukan otomatis kondisi jalan bisa berkurang begitu juga dengan daya angkutnya
"Jadi kalau pemilik metromini punya dua, maka akan digantikan satu. Itu bukan beli tetapi hibah. Sedang dicari payung hukumnya untuk melaksanaan kebijakan tersebut," ungkap Sigit.