Penutupan Vihara dan Gereja di Banda Aceh Dikecam

JAKARTA - Anggora Komisi III sekaligus Ketua Kaukus Pancasila DPR RI dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari, menyesalkan dan mengecam kebijakan Pemkot Banda Aceh yang melakukan penutupan vihara dan gereja-gereja di kota tersebut.
Menurut Eva, di saat dunia internasional menjadikan Indonesia sebagai model Islam yang moderat dengan prinsip inklusifnya, justru tindakan Pemkot Banda Aceh adalah anomali dari Islam Indonesia yang selaras dengan dasar negara Pancasila yang melindungi kelompok agama minoritas.
"Tindakan diskriminatif Pemkot ini merupakan wujud pembangkangan atau subversif terhadap konstitusi yang memerintahkan agar negara menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara," ujar Eva dalam keterangan pers, Selasa (23/10/2012).
Eva menilai argumen bahwa tindakan tersebut mengikuti Surat Keputusan Bersama (SKB) adalah menyesatkan. Sebab, dalam Pasal 13 dan 14 SKB itu, pemkot atau pemda justru diwajibkan untuk menyediakan tempat ibadah jika ada masalah perizinan.
Eva menuntut agar Kementerian Dalam Negeri memberikan peringatan keras kepada Wali Kota Banda Aceh Mawardy Nurdin dan meminta segera membatalkan penutupan vihara dan gereja di kota tersebut.
"Tidak boleh ada manipulasi interpretasi SKB tata cara pendirian rumah ibadah justru untuk menghilangkan dan mengalahkan perintah UUD 1945 agar negara menjamin kebebasan beribadah," tegas Eva.
Dalam pandangan Eva, masih banyaknya perilaku subversif pemimpin dan elit daerah terhadap prinsip empat pilar berbangsa dan bernegara merupakan sinyal kemunduran demokrasi Pancasila. Ini juga sekaligus sinyal kebutuhan dan keharusan agar pemerintah, yakni Mendagri dan Menkopolhukam, untuk menyelenggarakan sosialisasi pengintegrasian Empat Pilar bagi para penyelenggara negara, terutama para kepala daerah.
"Lemahnya pemahaman para politisi lokal tentang prinsip-prinsip konstitusionalisme hendaknya juga harus direspon segera oleh parpol-parpol dengan perbaikan kurikulum pendidikan atau kaderisasi internal. Saatnya kita bersama mewujudkan tujuan demokrasi substantif atau kesejahteraan rakyat, dengan meninggalkan politisasi isu-isu primordialisme SARA yang justru menyebabkan ketidakadilan dan perpecahan di masyarakat," tukasnya.